Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Semester Mata Kuliah Sejarah Amerika
Dosen Pengampu Mata Kuliah Dr. Suranto, M.Pd
Oleh
Nuzulul Khoirunnisa’ (120210302103)
Kelas B
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
SEJARAH
JURUSAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER
2014
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Partai politik sendiri mulai muncul pada abad ke 18 di Benua
Eropa. Partai politik
tersebut dimulai awalnya dari sebuah kelompok penting di negara Inggris dan
Prancis. Kemudian memperoleh kemajuan
sedikit demi sedikit dan tujuannya juga semakin meluas pula. Pengertian partai politik sendiri
berbeda-beda dari para ahli, tergantung kita menyimpulkannya bagaimana.
Partai politik dianggap sebagai salah satu atribut negara
demokrasi modern ataupun merupakan sarana bagi warga negara (masyarakat umum)
untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Selain itu partai politik juga merupakan salah
satu pra-syarat bagi suatu negara yang merdeka dan berdaulat sebagai salah satu
sarana atau wadah menampung serta menyalurkan aspirasi rakyat kepada pemerintah
negaranya.
Di Amerika Serikat, terdapat dua partai politik yaitu partai
demokrat dan partai republik. Sistem partai politik modern di Amerika
Serikat adalah sistem dua partai yang didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik.
Kedua partai ini memenangi setiap Pemilihan
Presiden Amerika Serikat
sejak tahun 1852 dan mengendalikan Kongres Amerika Serikat paling sedikit sejak tahun 1856. Beberapa partai
ketiga dari waktu ke
waktu menerima perwakilan yang relatif sedikit pada tataran nasional dan negara
bagian. Di antara dua partai besar,
Partai Demokrat secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap
kiri di dalam politik Amerika dan mendukung
prinsip liberalisme
Amerika, sedangkan Partai
Republik secara umum menempatkan dirinya sebagai sayap
kanan dan mendukung
prinsip konservatisme
Amerika.
Hal ini tentunya berbalik dengan keadaan yang ada di
Indonesia yang memiliki banyak partai politik.
Banyaknya partai politik tersebut tidak berpengaruh terhadap kemajuan
bangsa Indonesia, sedangkan Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai politik
saja rakyatnya sangat maju. Dalam
pembelajaran Sejarah Amerika ini, penulis dapat mengambil hikmah bagi Indonesia
yaitu dengan keadaan politik Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai
politik, tidak membuat kehidupan di Amerika Serikat memburuk. Sedangkan Indonesia yang memiliki banyak
sekali partai politik, kehidupannya tidak mengalami kenaikan. Dengan keadaan tersebut saya ingin menarik
sebuah masalah mengenai partai politik di Amerika Serikat dengan tujuan
Indonesia dapat mengambil hikmah dan dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi
perpolitikan Indonesia untuk lebih baik kedepannya.
1.2.
Rumusan Masalah
1.2.1. Bagaimanakah sejarah perkembangan
partai politik di Amerika Serikat?
1.2.2. Apakah definisi dari partai politik
itu?
1.2.3. Apa saja fungsi dan peran dari
partai politik?
1.2.4. Apa sajakah partai politik yang ada
di Amerika Serikat?
1.2.5. Bagaimanakah refleksi partai di
Amerika Serikat untuk Indonesia?
1.3.
Tujuan
1.3.1. Untuk mengetahui sejarah
perkembangan partai politik didunia
1.3.2. Untuk mengetahui definisi dari
partai politik itu sendiri
1.3.3. Untuk mengetahui fungsi dan peran
dari partai politik
1.3.4. Untuk mengetahui apa saja partai
politik yang ada di Amerika Serikat
1.3.5. Untuk mengetahui refleksi partai di
Amerika Serikat untuk Indonesia
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Sejarah Perkembangan Partai Politik di
Amerika Serikat
Sekitar abad ke 18, negara-negara Eropa
Barat mulai muncul gagasan bahwa dalam penyelenggaraan politik, rakyat haruslah
diikut sertakan. Bermula dari gagasan
bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan
dalam proses politik, partai politik lahir secara spontan dan berkembang
menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik tersebut dimulai awalnya dari
sebuah kelompok penting. Pada akhir abad
ke 18 an di negara Inggris dan Prancis kegiatan politik dipusatkan pada
kelompok politik dalam parlemen yang bersifat elastis dan aristokrasi yang
tujuannya mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan
raja.
Sistem partai seperti ini hanya
mengutamakan kemenangan dalam pemilihan umum dan tidak terlalu aktif pada saat
diluar pemilu. Selain itu biasanya tidak
ada pemungutan iuran dan disiplin yang ketat.
Partai semacam ini biasanya mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan
jumlah anggota yang terdiri dari berbagai kelompok politik dalam masyarakat
dimana keikutsertaan mereka didasari atas adanya kesepakatan untuk memperjuangkan
program tertentu.
Selanjutnya perkembangan partai didunia
Barat melahirkan partai-partai yang dibentuk diluar parlemen yang biasa disebut
dengan partai kader, partai ideologi atau partai asas dimana partai-partai ini
bersandar pada suatu asas atau idologi tertentu seperti Sosialisme, Fasisme,
Komunisme, Kristen Demokrat dan sebagainya.
Partai-partai ini mempunyai disiplin yang ketat dan mengikat dalam
mempertahankan pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan.
Pada masa menjelang Perang Dunia I
timbul klasifikasi partai yang bertolak dari perbedaan ideologi dan ekonomi yaitu
partai ”kiri” dan ’kanan”. Pembagian ini
berasal dari revolusi Prancis ketika parlemen mengadakan sidang pada tahun
1879. Saat sidang berlangsung, para
pendukung raja dan struktur tradisional duduk sebelah kanan panggung ketua. Pada sebelah kiri, diisi oleh mereka yang
menginginkan perubahan dan reformasi.
Menjelang usai Perang Dunia II, timbul
kecenderungan di negara-negara Barat untuk tidak lagi membedakan antara berbagai
jenis partai (Kiri dan Kanan) karena menyebabkan adanya keinginan pada
partai-partai untuk menjadi partai besar dan menang dalam pemilihan umum. Tujuan partai itu adalah memperluas dukungan
pemilih (electoral base) dengan cara
mengendorkan sikap doktrinerm kaku, ekslusif menjadi fleksibel dan inklusif.
Perkembangan selanjutnya ialah timbulnya
partai modern yang menurut Otto Kircheimer disebut catch-all party yaitu partai yang ingin menghimpun semaksimal
mungkin dukungan dari berbagai macam masyarakat dan dengan sendirinya. Lebih inklusif ini mencerminkan perubahan
dalam keadaan politik dan sosial, terutama dengan kemajuan teknologi dan dampak
dari televisi. Ciri khasnya
terorganisasi secara profesional dengan staf yang bekerja penuh waktu dan
memperjuangkan kepentingan umum.
Partai politik di Amerika pada awal kemunculannya kurang mendapatkan
simpati dari pejabat pemerintah Amerika.
George Washington bahkan memandang partai politik sebagai kekuatan
subversive dan berbahaya bagi kesatuan bangsa (Cipto 2003, 55). George Washington sebagai presiden pertama
Amerika, bukanlah seoarang anggota dari partai manapun dalam pemilihannya
sebagai presiden. Konstitusi Amerika
sendiri juga tidak mengatakan apapun tentang partai politik ini. Partai politik di awal kemunculannya timbul
kontroversi tentang masa depan politik Amerika jika partai politik dibiarkan
tumbuh subur, karena dikhawatirkan akan muncul konflik-konflik diantara partai
politik. Awal berdirinya partai politik
di Amerika terdapat partai the Federalist yang dipimpin oleh Alexander
Hamilton. Partai inilah yang akan menjadi
cikal-bakal Partai Republik. Selain itu
terdapat partai Democratic Republic yang dipimpin oleh Thomas
Jefferson. Partai Democratic
Republic ini merupakan partai yang anti-federalist dan menjadi
cikal bakal Partai Demokrat sekarang ini.
Partai-partai ini muncul dikarenakan adanya perbedaan persepsi mereka
tentang sistem pemerintahan Amerika (Cipto 2003, 56). Hamilton sangat khawatir bahwa gerakan
Jefferson yang sangat pro-kepentingan rakyat ini akhirnya akan menghancurkan
bentuk pemerintahan nasional yang sedang berkembang berorientasi kepada
industri. Sebaliknya Jefferson menuduh
Hamilton sangat Monarkis juga khawatir jika kelakuan Hamilton akan
menghancurkan prinsip federalisme dan pemerintahan terbatas dan kurang memperhatikan
kepentingan kelas bawah. Selain itu isu
lain yang membelah kedua partai ini adalah kepentingan ekonomi mereka yang
cenderung berbeda (Cipto 2003, 56). Kebijaksanaan
Hamilton sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan presiden Washington lebih
menguntungkan kalangan industri. Sebaliknya
kebijakan Hamilton tersebut tidak memperhatikan kepentingan petani yang kala
itu menjadi bidang utama yang menumbuhkan kepentingan partai pimpinan Jefferson
(Cipto 2003, 56).
2.2. Definisi Partai Politik
Partai politik pada awalnya dibentuk
atas dasar keinginan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang
mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga pikiran dan orientasi mereka dapat
dikonsolidasikan.
Berangkat dari hal tersebut, dapat
diuraikan bahwa partai politik merupakan kelompok terorganisir, dimana
anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama yang
bertujuan untuk mewujudkan cita-cita tersebut dengan memperoleh kekuasaan
politik dan merebut kedudukan politik.
Bebrapa pendapat para ahli mengenai
partai politik antara lain :
a. Geovanni Sartori
Partai Politik
adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui
pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki
jabatan-jabatan politik. (A party is any political group that present
at elections, and is capable of placing through elections candidates for public
office) (G. Sartori, Parties ang
Party system. Hlm : 63).
b. Edmund Burken
Partai politik adalah sekelompok
manusia yang secara bersama-sama menyetujui prinsip-prinsip tertentu untuk
mengabdi dan melindungi kepentingan nasional.
(A political party is a group of
men who had agreed upon a principal by which the nasional interest might be
served).
c. Roger H. Saltau
Partai politik merupakan sekelompok
warga negara yang sedikit banyak diorganisir secara ketat yang bertindak
sebagai satu kesatuan politik dan yang bertujuan menguasai pemerintahan serta
melaksanakan kebijakkan mereka. (A political party is a group of citizen more
or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their
voting power, aim to control the government and carry out their general
politicos).
d. Carl J. Friedrich
Partai politik adalah sekelompok
manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau
mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan
berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada partainya kemanfaatan yang
bersifat idiil serta materiil. (A poitical party is a group of human beings,
stably organized with the objective of securing or montaining for its leader
the control of a government, with the further objective of giving to members or
the party, through such control idea and material benefits and advantages).
e. Sigmund Neuman
Partai politik adalah organisasi
dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah
serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan golongan atau
golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. (A
political party is the articulate organization of society’s active political
agents; those who are concerned with the control of governmental polity power,
and who compete for popular support with other group or groups holding
divergent views).
2.3. Fungsi dan Peran Partai Politik
Fungsi partai politik akan berbeda
ditiap-tiap negara, baik negara demokrasi, negara otoriter maupun negara
berkembang.
Fungsi partai politik di negara
demokrasi antara lain :
a. Sebagai sarana
komunikasi politik
Partai politik bertugas menjadi
perantara antara masyarakat dan pemerintah baik dalam penyampaian aspirasi
masyarakat kepada pemerintah ataupun menyebar luaskan kebijakan pemerintah.
b. Sebagai sarana
sosialisasi politik
Partai politik dapat membudayakan
politik (mensosialisasikan politik) ditengah masyarakat sehingga nantinya
budaya politik ini akan terus menerus disampaikan hingga generasi berikutnya.
c. Sebagai sarana
rekruitmen politik
Partai politik berusaha untuk menarik
masyarakat sebanyak-banyaknya baik untuk dilatih sebagai calon pemimpin ataupun
sebagai anggota biasa. Rekruitmen dapat
dilakukan dengan cara kontak pribadi, persuasi dan sebagainya.
d. Sebagai sarana
pengatur konflik
Partai politik dapat mengatasi
konflik-konflik yang timbul ditengah masyarakat juga dapat menjadi penengah
antara sesama masyarakat maupun pemerintah.
Fungsi partai politik di negara
otoriter antara lain :
Menurut paham komunis, sifat dan tujuan
partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa dan dimana
negara tersebut berkuasa. Tujuan dari
partai komunis adalah membawa masyarakat yang modern dengan ideologi komunis
dan partai berfungsi sebagai pelopor revolusioner untuk mencapai tujuan
tersebut. Fungsi partai komunis sebagai
sarana komunikasi politik ialah menyalurkan informasi yang menunjang usaha
pimpinan partai.
Fungsi sebagai sarana sosialisasi
politik ialah melakukan pembinaan warga negara kearah kehidupannya dan cara
berfikir yang sesuai dengan pola yang ditentukan oleh partai. Sebagai sarana rekruitmen politik adalah
mengutamakan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengabdi kepada partai.
Fungsi partai politik di negara
berkembang antara lain :
Pada dasarnya partai politik di negara
berkembang diharapkan mampu untuk menjalankan fungsi partai sebagaimana yang dilaksanakan
dinegara yang sudah mapan kehidupan politiknya.
Namun kenyataannya partai politik dinegara berkembang dihadapkan pada
permasalahan yang sangat berat dan sering kali harapan yang ditujukan dan beban
yang ditanggung oleh partai politik terlalu tinggi disebakan faktor kemiskinan
dan ketidakstabilan.
Seringkali partai politik dinegara
bekembang kurang menjalankan fungsinya untuk menjembatani antara pemerintah dan
masyarakat, dikarenakan adanya kesenjangan status sosial yang terlampu jauh. Bahkan pertikaian pun sering kali terjadi
akibat ketidak mampuan dari partai politik menyampaikan pengertian kepada
masyarakat dan ketidak mampuan untuk meredam gejala konflik tersebut. Sehingga dinegara berkembang, partai politik
lebih banyak diharapkan perannya untuk mengembangkan integrasi nasional dan
identitas nasional, namun peran serta partai politik seperti roda perpolitikan
tidak ditinggalkan.
Tentunya partai itu sendiri memiliki peranan dan fungsi tertentu dalam sistem
politik Amerika Serikat. Partai tentunya
berfungsi untuk merekrut kandidat baik untuk lokal, negara bagian dan national
offices. Partai juga berfungsi
untuk melatih dan membantu para kandidat dalam berbagai macam kampanye, partai
mendapatkan dan menggunakan dana kampanye.
Selain itu partai juga membantu menarik pemilih untuk memilih kandidat
melalui organisasi sukarelawan rakyat, bank telpon, dll. Partai juga memudahkan atau menyederhanakan
pemilu (Melusky 2000, 98). Fungsi
lainnya yakni sebagai suatu grup mereka berusaha untuk berpartisipasi dan
mempengaruhi jalannya pemerintahan, dengan kandidat anggota terpilih yang mempunyai
posisi di pemerintahan. Partai politik
ini juga berfungsi untuk membentuk dan mempengaruhi opini public, tujuannya
agar public mendukung serta memberikan vote pada partai tersebut. Di bidang legislative partai juga mempunyai
fungsi yakni sebagai partai mayoritas atau minoritas, anggota memberikan vote
berdasarkan kepentingan partai. Partai
juga turut mempengaruhi keputusan hukum, hal ini berkaitan dengan posisi,
apabila hakim tersebut adalah seorang democrat, maka ia akan berpikiran dengan
cara democrat, sebaliknya apabila hakim tersebut seorang republic, maka ia akan
berpikiran dengan cara republik.
Selain fungsi, partai juga mempunyai peran yakni diantaranya mencapai
kekuatan politik di pemerintahan, biasanya melalui kampanye pemilihan berusaha untuk
mencari basis pendukung dengan penyampaian ide-ide mereka. Partai tentunya memiliki suatu ideology dan
visi yang berbeda-beda namun tidak tertutup kemungkinan partai tersebut
berkoalisi dengan partai lainnya. Partai
juga berperan sebagai wadah bagi orang-orang yang memiliki interest
terhadap dunia politik dan ingin berpartisipasi dalam mewujudkan kesamaan
kepentingan mereka. Selain dua partai besar yang menguasai Amerika yakni
democrat dan republic, ada pula suatu partai yang disebut sebagai “third party”.
Partai ketiga ini berfungsi sebagai
wadah bagi orang-orang yang memiliki visi lain diluar republic dan democrat. Partai ketiga ini cenderung mengambil simpati
orang-orang dengan mengangkat suatu isu yang spesifik misalnya tentang
lingkungan yang diusung oleh Green Party. Partai ketiga ini juga memiliki kedudukan di
kongres, dua partai besar yakni republic dan democrat biasanya membentuk
aliansi dengan para pendukung partai ketiga agar dua partai besar ini
mendapatkan suara dari partai ketiga.
2.4. Partai Politik yang Ada di Amerika Serikat
Sampai sekarang Amerika masih memiliki sistem dua partai (two-party
system), yakni partai Republik dan Demokrat. Sejak tahun 1852, kedua partai ini menguasai
dan memenangi pemilihan Presiden Amerika Serikat dan sejak tahun 1856 kedua
partai ini juga mengendalikan kongres Amerika Serikat. Kedua partai ini tentunya memiliki pendukungan
masing-masing. Seperti partai republik yang cederung di dukung oleh kalangan
kulit putih dan demokrat cenderung di dukung oleh kalangan kulit hitam. Partai Demokrat memposisikan dirinya sebagai
“sayap kiri” yang berasaskan prinsip liberalisme, sedangkan dari kubu Republik
memposisikan dirinya sebagai “sayap kanan” yang bersifat konservatis.
Partai Demokrat Amerika Serikat (Democratic Party) adalah salah satu
dari dua partai politik besar di Amerika
Serikat. Partai Demokrat berhaluan
tengah kiri atau demokrat sosial meski kebijakan-kebijakannya tidak terlalu kiri dibandingkan dengan
partai-partai buruh atau demokratis sosial di negara-negara lainnya. Di Amerika Serikat sendiri, partai ini
dikenal sebagai partai yang lebih "liberal", meski liberalisme ini merujuk kepada
maknanya di Amerika Serikat.
Partai Republik sering disingkat dengan GOP (Grand Old Party) yang berarti Partai Tua Besar. GOP adalah partai yang lebih konservatif di antara kedua partai besar. Partai yang didirikan di Ripon Wisconsin pada 30
Maret 1854 sebagai sebuah partai yang melawan perbudakan dalam wilayah baru. Partai ini berbeda dengan Partai Demokratik-Republik dan Partai Nasional Republik.
Konvensi pertama Partai Republik diadakan pada 6
Juli 1854 di Jackson, Michigan. Banyak
dari kebijakan awalnya terinspirasi dari Partai
Whig. Banyak
dari anggota awalnya berasal dari Partai Tanah Bebas (Free Soil Party)
dan Partai Amerika. Sejak didirikan,
oposisi utamanya adalah Partai Demokrat. Simbol
resmi Partai Republik adalah gajah. Meski
gajah telah sering dikaitkan dengan partai tersebut, sebuah kartun politik karya Thomas
Nast yang diterbitkan di Harper's Weekly
pada 7
November 1874 dianggap penggunaan penting pertama simbol
tersebut.
Perbedaan Partai Republik dan Partai Demokrat di Amerika Serikat antara
lain :
a. Republik selalu melindungi
kepentingan para kapitalis dengan cara menurunkan pajak pendapatan, menghapuskan
pajak, menghapuskan peraturan pemerintah yang mengontrol kegiatan para
kapitalis dan partai Republik ini senang apabila pemerintah Amerika bangkrut
sehingga tergantung kepada para kapitalis.
Itulah sebabnya, setiap presiden
Amerika dari partai Republik selalu berusaha merusak kas negara melalui
pengurangan pajak, sehingga pemerintah tidak punya budget untuk melakukan
kegiatan.
Contohnya presiden Bush yang selalu
minta budget tambahan untuk perang di Irak. Biasanya kalo parta Republik yang
berkuasa, maka Amerika selalu kalah perang diluar negeri sehingga butuh budget
tambahan.
b. Sebaliknya jika presiden Amerika
dipegang partai Demokrat, maka pemerintah selalu berusaha menambah jumlah
aturan, memberi bantuan kepada orang miskin, sekolah gratis, semua pengangguran
mendapatkan macam jaminan, dan meskipun kesemuanya ini membutuhkan dana, namun
dananya didapatkan dari menaikan tarikan pajak dari masyarakat terutama
tentunya orang kaya.
c. Republik itu mewakili para
kapitalis, Demokrat mewakili Sosialis atau Komunis. Disinilah keunikan Amerika, meskipun
merupakan negara kapitalis, tapi system yang berjalan adalah keduanya yang
diadu dalam persaingan merebut voting masyaratnya yang selalu dinamik atau bisa
berubah pandang setiap saat.
d. Bagi luar negeri atau bagi negara
lain diluar Amerika, maka kalo McCain dari partai Republik terpilih, maka
negara diluar Amerika jadi makmur dan Amerika jadi melarat. Sebaliknya apabila
Obama dari partai Demokrat terpilih, maka kondisi dalam negeri Amerika akan
membaik sebaliknya negara diluar Amerika akan terjerumus dalam krisis ekonomi.
2.5. Refleksi
Partai di Amerika Serikat Untuk Indonesia
Sistem dwi-partai yang dijalankan Amerika Serikat terlihat
lebih kondusif untuk terpeliharanya stabilitas antara partai pemerintah dan partai
oposisi, akan tetapi di sisi lain sistem dwi-partai ternyata dapat mempertajam
perbedaan pandangan antara kedua belah pihak, karena tidak ada kelompok
ditengah-tengah yang dapat meredakan suasana politik dan cenderung menghambat
pertumbuhan partai kecil, sehingga dengan demikian memperkokoh sistem
dwi-partai.
Selanjutnya, partai politik di Amerika Serikat juga tidak
dapat dilepaskan dari fungsi dan perannya. Sebagai partai politik yang berada
dalam suatu negara modern, baik partai Demokrat dan partai Republik memiliki
beberapa fungsi, di antaranya: a) Sebagai sarana komunikasi politik yaitu
perantara dalam menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan
lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkanya dengan aksi poltik di
dalam masyarakat politik lebih luas; b)
Sebagai rekrutmen politik, merekrut kandidat baik untuk lokal, negara bagian
dan national offices; c) Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu
menciptakan citra (image) bahwa baik
partai demokrat dan partai republik memperjuangkan kepentingan umum masyarakat;
d) Sebagai sarana pengatur konflik (Conflict
Management), yaitu sebagai suatu grup
yang berusaha untuk berpartisipasi dan mempengaruhi jalannya pemerintahan,
dengan kandidat anggota terpilih yang mempunyai posisi di pemerintahan. Partai politik ini juga berfungsi untuk
membentuk dan mempengaruhi opini publik, tujuannya agar publik mendukung serta
memberikan vote pada partai tersebut.
Sedangkan dalam konteks peran partai politik di Amerika
Serikat pada dasarnya adalah untuk mencapai kekuatan politik di pemerintahan,
salah satunya melalui kampanye pemilihan yang berusaha mencari basis pendukung
melalui penyampaian ide dan visi yang berbeda, namun tidak menutup kemungkinan
suatu partai berkoalisi dengan partai lainnya. Partai juga berperan sebagai wadah bagi
orang-orang yang memiliki interest terhadap dunia politik dan ingin
berpartisipasi dalam mewujudkan kesamaan kepentingan mereka. Selain dua partai
besar yang menguasai Amerika yakni demokrat dan Republik, ada pula suatu partai
yang disebut sebagai “third party” yang berfungsi sebagai wadah bagi
orang-orang yang memiliki visi lain diluar Republik dan Demokrat. Partai ketiga ini juga memiliki kedudukan di
kongres dan cenderung mengambil simpati orang-orang dengan mengangkat suatu isu
yang spesifik misalnya tentang lingkungan yang diusung oleh Green Party dan biasanya membentuk
aliansi dengan para pendukung partai besar seperti partai Demokrat atau partai
Republik.
Amerika Serikat dengan dua partai besarnya yakni Demokrat
dan Republik dengan segala perbedaannya tetap memiliki suatu peran dan fungsi
yang sama yakni bagaimana mewujudkan Amerika agar memiliki situasi yang stabil
melalui pengaruh partai mereka terhadap sistem pemerintahan yang salah satunya
melalui kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang juga bergantung pada
partai penguasa pemerintahan.
Nampaknya, terdapat beberapa poin
penting yang dapat dijadikan pelajaran berkaitan dengan partai politik Amerika
bagi Indonesia, di antaranya fungsi partai politik Amerika Serikat itu sendiri,
transparansi dan tentunya partisipasi masyarakat sebagai aspek penting dalam
mendukung kinerja partai politik.
Dalam hal fungsi dan peran partai
politik. Di negara berkembang termasuk
Indonesia fungsi yang agak sukar dilaksanakan adalah sebagai jembatan antara
“yang memerintah” dan “yang diperintah”.
Golongan yang memerintah banyak mencangkup orang kaya, sedangkan
golongan yang “diperintah” banyak mencangkup orang miskin. Dengan demikian, jurang di antara kedua belah
pihak sukar dijembatani. Selain itu,
berbeda halnya dengan partai politik Amerika Serikat yang cukup konsisten
terhadap program partai pada saat kampanye, partai politik di Indonesia sering
tidak mampu menengahi pertikaian dalam masyarakat dan persaingan antar partai
sering memperuncing situasi konflik, dan malahan menimbulkan pertikaian baru,
seperti halnya korupsi, dinasti politik dalam partai yang dapat mengalihkan
perhatian, jauh dari usaha mengatasi kemiskinan dan masalah-masalah pembangunan
lainnya dalam masyarakat negara berkembang.
Sehingga lemahnya peran dan fungsi partai politik di negara berkembang,
termasuk Indonesia ini kerap kali dimanfaatkan oleh elit politik lain seperti
halnya militer, sebagaimana kasus Indonesia yang dikuasai rezim otoriter militer
Jendral Soherto pada masa orde baru juga politik Thailand yang selalu diwarnai
oleh kudeta militer, yang salah satu penyebabnya adalah akibat lemahnya peran
dan fungsi partai politik di negara tersebut.
Hal selanjutnya yang dapat menjadi
pembelajaran dari partai politik Amerika Serikat adalah transparansi, khususnya
tranparansi dana kampanye untuk pemilu. Sebagai
contoh adalah transparansi dana kampanye bagi kandidat pada saat pemilihan Presiden Amerika Serikat beberapa waktu
silam, yang mana setiap kandidat harus mengupayakan dana kampanye dan
melakukan tidak secara langsung, melainkan melalui komite politik yang harus
dibentuk oleh masing-masing kandidat. Komite
politik ini yang mencari kontribusi dana dari rakyat pada umumnya. Dengan
ada batasan dalam memberikan bantuan dana ini, terutama jumlah
kontribusi yang diberikan oleh warga dan hal menarik adalah adanya aturan
penyingkapan jumlah dana yang amat ketat, sehingga setiap warga dapat melihat
sendiri siapa saja dan berapa jumlah dana yang disumbangkan melalui internet. Pemilu
lalu, Presiden Obama berhasil mengumpulkan dana yang besar dari bantuan
individu. Jadi sebagian besar dana
tersebut berasal dari bantuan individu warga, yang bisa disalurkan melalui
internet. Serta, Ada banyak kelompok yang
mengawasi bantuan ini. Pertama ada
pengawasan dari Komisi Pemilihan Federal, komisi ini mengharuskan semua bantuan
dana kampanye harus diumumkan secara publik. Bila tidak, setiap kandidat akan melanggar
hukum, dan bila memang melanggar aturan bisa diproses secara hukum.
Transparansi
dalam dana kampanye juga diperkuat dengan Disclose Act yang
merupakan pakta protokol yang membolehkan pembentukan aksi politik untuk
mendukung isu apapun, seperti lingkungan ataupun isu hukum. Jadi, berdasarkan Disclose Act tidak
bisa berlaku pada dukungan kepada kandidat, melainkan isu yang tengah dibawa
oleh komite aksi politik. Meskipun belum
diloloskan.Disclose Act merupakan bentuk keharusan dari komite aksi politik
ini melakukan transparansi.
Aspek transparansi dana kampnaye
untuk pemilihan umum ini dinilai penting bagi Indonesia, karena sebentar lagi
Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yaitu pemilihan umum presiden dan
calon legislatif pada bulan April 2014 mendatang. Indonesia
sendiri dalam hal transparansi dana kampanye yang dilakukan partai politik
masih perlu perbaikan, seperti halnya transparansi dalam pelaporan dana kampanye sejak awal hanya
dapat terpantau pada saat penyerahan saja, tetapi tidak masuk saat masa-masa
konsultasi dan rekening khusus dana kampanye pun harus dipublikasikan, tapi
tampaknya aturan tentang publikasi tersebut tidak diimplementasikan oleh partai
politik di Indonesia.
Hal lain yang dapat menjadi pelajaran bagi partai politik
Indonesia adalah perhatinnya terhadap partisipasi dan opini public, karena
dalam konteks relasi antara partai politik dan masyarakat Amerika Serikat
sangat diperhatikan. Di Amerika Serikat,
publik sangat berpartisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh
pemerintah mereka. Kedua partai sepakat
untuk tidak menurunkan pasukan militer AS di Suriah adalah karena opini publik
masyarakat Amerika Serikat yang tidak terlalu mendukung opsi kebijakan tersebut
sehingga pada akhirnya tidak jadi dilakukan. Dalam situasi masyarakat Amerika Serikat yang
memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi, memang sulit untuk
meyakinkan publik, oleh karena itu opini publik sangat berpengaruh bagi
penentuan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah.
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Partai politik di
Amerika Serikat memiliki beberapa peran dan fungsi. Dengan adanya peran dan fungsi tersebut
diharapkan partai politik mampu menjalankannya sehingga akan terbentuk situasi
politik yang kondusif dan segala kegiatan di Kongres berjalan dengan
semestinya. Partai politik juga turut
mempengaruhi jalannya pemerintahan. Selain mempunyai peran dan fungsi, tentunya
partai politik tersebut juga memiliki tanggung jawab yakni menjunjung nilai
demokratis dalam dunia perpolitikan Amerika. Utamanya, partai politik sebagai suatu wadah
mampu untuk menampung ide-ide baik dari anggota maupun masyarakat dan berusaha
untuk mewujudkannya. Amerika Serikat
dengan dua partai besarnya yakni Demokrat dan Republik dengan segala
perbedaannya tetap memiliki suatu peran dan fungsi yang sama yakni bagaimana
mewujudkan Amerika agar memiliki situasi yang stabil melalui pengaruh partai
mereka terhadap sistem pemerintahan dengan segala konflik yang ada.
Peran dan fungsi partai politik dan upaya-upaya lainnya yang
diimplementasikan sebagai upaya menciptakan partai politik lebih profesional
dan berkualitas di Amerika Serikat dapat menjadi bahan pembelajaran bagi partai
politik Indonesia. Akan tetapi implementasi peran dan fungsi partai politik
saja tidak cukup, sehingga perlu adanya sinergi antara partai politik dan
masyarakat. Sehingga dapat tercipta hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) yang diharapkan
dapat menciptakan wajah perpolitikan Indonesia menjadi lebih baik. Amerika Serikat hanya
memiliki dua partai yaitu partai democrat dan partai republic.
DAFTAR PUSTAKA
1.
Cipto, Bambang. 2003. Politik dan
Pemerintahan Amerika . Yogyakarta: Lingkaran Buku, pp.
2.
Mas’oed
Mohtar & Colin MacAndrew, 2008, Perbandingan System Politik,
Yogyakarta: UGM press
4. http://alpiadiprawiraningrat.blogspot.com/2014/03/peran-dan-fungsi-partai-politik-amerika.html
